OPINI

Aceh Tamiang- Opini I terasjurnalis.net

Bagaimana jika kita tampa guru? Pertanyaan yang mungkin saja mudah di jawab namun tidak semua orang dapat menyimpulkan nya,peran vital seorang guru untuk mencetak anak-anak yang berhasil di kemudian hari memang tidak mudah ,justru hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Guru.

Terkadang kita melihat masih banyak guru – guru yang mengabdi kepada Negeri dan Tanah Air untuk mencerdaskan generasi justru terpinggirkan didalam Plosok Negeri.Guru tidak pernah meminta dan mengharap balas jasa seorang murid,insting mereka bukan hanya sekedar seorang pengajar tapi mereka juga orang tua kedua bagi anak didik nya.Selasa(25 November 2025).

Julukan Pahlawan tanpa tanda jasa melekat kepada mereka , tidak ada yang dikhawatirkan oleh seorang Guru perut yang lapar,badan letih ,baju yang kusam ,tapak kaki yang pecah menjadi pertanda bahwa mereka adalah pahlawan ,pengabdian yang tak terhitung Nilainya.

Pahlawan tanpa tanda jasa “Ya “,ucap anak dari timur Indonesia ,”Mereka orang Tua Kami Kakak,Dirumah kami ada ibu dan Ayah ,Disekolah kami punya guru,ia tak sekedar mengajar kami menulis dan membaca tapi ini tentang apa yang ia berikan kepada kami, kami lihat kakak setiap hari guru kami jalan untuk sampai ke kampung dan mengajari kami,kami tidak bisa jika tanpa dia toh”, tutur anak dari timur indonesia

Ketulusan mereka membawa jutaan anak Indonesia ingin menjadi seorang Guru,Hal yang tumbuh dari ketulusan akan menemui jalan nya kembali,     “SELAMAT HARI GURU”

Jurnalis : RG

Banda Aceh, Prof Dr Sutan Nasional Pakar Hukum, Ekonom Sudah betul sekali kalau pemprov Aceh Nanggru Aceh Darussalam melarang terjadinya kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem daerah Kab Gayo Lues”, paparnya Bahkan dikatakannya di sejumlah daerah di Nusantara sudah banyak kasus pertambangan yang jelas jelas merugikan masyarakat di lokasi maupun merusak lingkungan di tengah perkampungan pedesaan, Tolong Bapak Presiden Prabowo Subianto perintahkan menteri yang membidangi pettambangan ataupun keterkaitan dengan pergambangan stop usaha kegiatan pertambangan yang selama ini lebih banyak mengancam msrusak pertanian perikanan perkebunan merusak lingkungan di mana kegiatan pertambangan itu ada bahkan hutan lindung pun punah semua itu hanya untuk kepentingan perorangan penguasaha atau kelompok elit semata”, tandas Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak dan onlen dalam dan luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di bilangan Kalisari Cijantung 29/7/2025

Profesor Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional,Ekonom, memberi dukungan sepenuh nya untuk masyarakat pantan cuaca kabupaten gayo lues menolak tambang

Profesor Sutan Nasomal mengatakan hasil dialog nya dengan salah seorang penggerak petani menolak tambang di pantan cuaca melalui dialog pesan whatsapp,Petani kopi merasa akan mendapat kerugian besar bila penambangan dilanjutkan di pantan cuaca yaitu,dan akan berdampak Terjadinya kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah oleh limbah kimia tambang tersebut.

Kata penggerak petani penolak tambang yang nama nya gak mau disebut kan, Secara detail dari sudut pandang petani dampak yang akan diterima dengan Kehadiran tambang di Pantan cuaca dapat mengancam eksistensi Kopi Gayo di Pasar Internasional, karena buyer-buyer benua eropa dan amerika tidak akan mau beli produk yang berpotensi mengandung residu kimia berbahaya.

lanjut petani kopi gayo,Kehadiran perusahaan tambang akan merusak lingkungan (erosi, deforestasi, pencemaran mata air) yang menyebabkan daya dukung lingkungan untuk usaha tani menurun.dan juga akan berpengaruh ke Cita Rasa Kopi Gayo Pantan Cuaca yang khas Terbentuk oleh faktor kesuburan tanah dan iklim yang ideal untuk tanaman kopi seperti saat ini.

kedepannya kami tidak mau kondisi lingkungan ini terganggu dan rusak akibat aktifitas pertambangan yang sarat akan deforestasi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang menyebabkan penurunan cita rasa dan produktivitas kopi kami,Kopi Gayo Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues masih dalam satu kesatuan dalam Sertifikat Internasional Indikasi Geografis (ID) kopi gayo Kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah dengan Nomor ID G 000 000 005 apabila nama kopi Gayo rusak di pasaran international maka akan berpengaruh terhadap petani di ketiga kabupaten,Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues yang sifatnya merugikan petani, kemudian juga akan berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia karna 80 % dari jumlah ekspor kopi Indonesia adalah kopi Gayo.

Yang mana Wilayah eksplorasi tambang Perusahaan PT. Gayo Mineral Resources sebagian besar berada di dalam kawasan hutan lindung yang statusnya masih hutan primer, didalamnya terdapat alur-alur mata air yang dikonsumsi dan dipakai masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, sehingga Kekawatiran masyarakat terhadap kesehatan juga sangat tinggi selama tambang ber ekplorasi pengawasan terhadap penggunaaan bahan kimia dinilai kurang pengawasan, seharusnya ada tim pengawas yang melekat yang mengawasi penggunaan bahan kimia saat pengolahan,Kami petani kopi sangat kecewa kenapa dengan mudah kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengeluarkan izin ekplorasi kepada perusahaan dengan luasan hingga ribuan hektar dalam kawasan hutan lindung yang statusnya hutan primer, Sedangkan bila masyarakat ingin mengelola hutan dijadikan kebun untuk menyambung hidup itu dipidana, dan masyarakat pantan cuaca sudah pernah mengurus izin perhutanan sosial sebagai bentuk keseriusan mengelola hutan secara lestari sangat sulit dan selalu gagal itu sebuah ketidak adilan bagi kami petani pantan cuaca.ucapa nya.

Profesor Sutan Nasomal Saya Pribadi Selalu pakar Hukum internasional, Ekonom kopi gayo, pungkas pungkas Prof Dr KH Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Ormas Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar serta Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta 08118419260.(Red)

Oleh, Afinas Qadafi Mahasiswa, CPM dan Muhammad Taufiq Hidayat, CPM  Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa dan Kader Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kota Langsa

Aceh Tamiang, sebuah kabupaten di Aceh, merupakan wilayah yang kaya dengan sejarah dan budaya Melayu. Dalam konteks politik lokal, budaya Melayu memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dinamika kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Jurnal reflektif ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya Melayu mempengaruhi politik lokal di Aceh Tamiang, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan kepemimpinan di wilayah tersebut.
Dalam konteks politik lokal, budaya Melayu memberikan kerangka nilai dan norma yang menjadi landasan bagi berbagai aspek pemerintahan dan kepemimpinan. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi politik di Aceh Tamiang. Selain itu, pengaruh budaya ini juga tercermin dalam cara pemilihan pemimpin, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh Tamiang memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di kawasan ini. Kesultanan Aceh, yang berdiri pada abad ke-16, dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Kesultanan ini tidak hanya berkuasa di wilayah Aceh tetapi juga memiliki pengaruh yang luas di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Aceh Tamiang, sebagai salah satu wilayah strategis, menjadi bagian penting dari kesultanan ini.
Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1511. Kesultanan ini dengan cepat berkembang menjadi salah satu kekuatan politik dan militer yang dominan di kawasan tersebut. Aceh Tamiang, yang berada di jalur perdagangan utama, menjadi salah satu pusat penting dalam ekspansi kekuasaan kesultanan. Wilayah ini dikenal karena sumber daya alamnya yang melimpah, seperti lada dan rempah-rempah, yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional.
Kesultanan Aceh Darussalam, yang berdiri pada abad ke-16, adalah salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pada puncak kejayaannya, kesultanan ini tidak hanya menguasai wilayah Aceh tetapi juga memiliki pengaruh yang luas di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Aceh Tamiang, sebagai bagian dari kesultanan ini, menjadi pusat penting bagi perdagangan dan pertukaran budaya antara Aceh danwilayah-wilayah Melayu lainnya.

Selama masa ini, budaya Melayu mulai berakar kuat di Aceh Tamiang. Nilai-nilai adat istiadat Melayu, bahasa, dan seni budaya menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ini diperkuat oleh pernikahan antarbangsawan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan identitas Melayu yang khas di Aceh Tamiang.

Budaya Melayu di Aceh Tamiang mempengaruhi berbagai aspek politik lokal, mulai dari proses pemilihan pemimpin hingga pelaksanaan kebijakan publik. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik. Pemimpin lokal sering kali dipilih berdasarkan kearifan lokal dan kemampuan mereka untuk menjalankan nilai-nilai budaya Melayu. Budaya Melayu memiliki pengaruh yang mendalam dalam politik lokal di Aceh Tamiang, sebuah daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur dan dinamika politik lokal. Berikut adalah beberapa cara di mana budaya Melayu mempengaruhi politik lokal di Aceh Tamiang:
Struktur Sosial dan Kepemimpinan
Sistem Kepemimpinan Tradisional
Budaya Melayu di Aceh Tamiang mencerminkan sistem kepemimpinan tradisional yang berbasis pada prinsip-prinsip adat istiadat. Kepemimpinan lokal sering kali didasarkan pada garis keturunan dan pengakuan adat. Para pemimpin adat (seperti kepala desa atau raja kecil) memiliki otoritas yang signifikan dalam keputusan lokal dan penyelesaian sengketa. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.
Musyawarah dan Konsensus
Prinsip musyawarah untuk mencapai konsensus adalah nilai inti dalam budaya Melayu yang diterapkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam masyarakat Aceh Tamiang, keputusan penting sering kali diambil melalui forum musyawarah di mana semua pihak terkait dapat memberikan masukan dan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan komunitas secara keseluruhan.
2. Penerapan Adat Istiadat dalam Pemerintahan
a) Hukum Adat dan Syariat Islam
Di Aceh Tamiang, hukum adat Melayu berintegrasi dengan syariat Islam dalam sistem hukum lokal. Syariat Islam, yang diterapkan sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh, seringkali disesuaikan dengan norma dan praktik adat Melayu. Hal ini menciptakan sebuah sistem hukum yang unik yang memadukan elemen-elemen
tradisional dan religius.
Upacara Adat dalam Politik
Upacara adat dan ritual Melayu seringkali memiliki fungsi politik dan sosial yang penting. Misalnya, pelantikan pemimpin baru atau perayaan penting sering kali disertai dengan upacara adat yang memperkuat otoritas pemimpin dan simbol-simbol kekuasaan. Upacara ini juga berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya di tingkat lokal.
Pengaruh Budaya dalam Kampanye dan Pemilihan
a) Strategi Kampanye Berbasis Adat
Dalam konteks politik lokal, calon pemimpin seringkali mengadopsi strategi kampanye yang berakar pada budaya Melayu. Ini termasuk melakukan kunjungan ke komunitas, mengikuti acara adat, dan memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan tradisional. Pendekatan ini membantu calon pemimpin membangun hubungan yang kuat dengan pemilih dan mendapatkan dukungan mereka.
Pemilihan Berdasarkan Keturunan dan Hubungan Adat:
Dalam beberapa kasus, pemilihan pemimpin lokal dapat dipengaruhi oleh pertimbangan keturunan dan hubungan adat. Keturunan dari keluarga bangsawan atau tokoh adat sering kali memiliki keunggulan dalam pemilihan karena mereka dianggap memiliki legitimasi dan koneksi yang lebih baik dengan masyarakat.
4. Partisipasi Komunitas dalam Pengambilan Keputusan
a) Gotong Royong dan Keterlibatan Masyarakat
Budaya Melayu menekankan pentingnya gotong royong (kerja sama komunitas) dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Dalam politik lokal di Aceh Tamiang, prinsip ini tercermin dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Forum-forum komunitas dan kelompok adat sering kali diadakan untuk membahas masalah-masalah lokal dan mencari solusi bersama.

b) Peran Tokoh Adat dan Ulama:
Tokoh adat dan ulama memainkan peran penting dalam politik lokal, tidak hanya sebagai penasihat tetapi juga sebagai mediator dalam konflik dan pengambil keputusan dalam isu-isu komunitas. Keterlibatan mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai budaya dan religius masyarakat

5. Pelestarian Budaya dan Identitas Lokal
a) Program Budaya dan Pendidikan
Pemerintah daerah seringkali mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk melestarikan budaya Melayu, seperti festival budaya, pelatihan seni tradisional, dan pendidikan tentang adat istiadat. Program-program ini membantu memperkuat identitas budaya masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai lokal dalamkonteks politik dan sosial.

b) Pengaruh Budaya dalam Kebijakan Publik
Kebijakan publik di Aceh Tamiang sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu. Misalnya, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sering disesuaikan dengan norma-norma adat dan budaya setempat untuk memastikan bahwa mereka diterima dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik di Aceh Tamiang melibatkan proses yang meliputi perencanaan, implementasi, partisipasi publik, pengawasan, dan evaluasi. Integrasi antara nilai-nilai budaya Melayu dan prinsip-prinsip pemerintahan modern memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, menghormati adat istiadat, dan mengelola sumber daya secara efisien, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Budaya Melayu memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik lokal dan dinamika kekuasaan di Aceh Tamiang. Nilai-nilai adat istiadat menjadi dasar dalam proses pemilihan pemimpin dan pelaksanaan kebijakan publik. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan pengaruh eksternal, budaya Melayu tetap menjadi elemen penting yang membentuk identitas dan stabilitas politik lokal di Aceh Tamiang. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap budaya ini, Aceh Tamiang dapat terus mengembangkan model pemerintahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Politik lokal di Aceh Tamiang, sebagai bagian dari Provinsi Aceh, mencerminkan interaksi kompleks antara budaya Melayu dan sistem pemerintahan modern. Melalui kajian tentang pengaruh budaya Melayu dalam politik lokal, beberapa kesimpulan penting dapat diambil:
1. Budaya sebagai Landasan Politik
Budaya Melayu memiliki peran sentral dalam membentuk struktur politik dan dinamika kekuasaan di Aceh Tamiang. Nilai-nilai adat seperti musyawarah, konsensus, dan penghormatan terhadap tokoh adat membentuk dasar bagi praktik politik lokal. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mempengaruhi cara keputusan diambil tetapi juga bagaimana kebijakan diterapkan dan diterima oleh masyarakat.
2. Integrasi Adat dan Kebijakan Publik
Integrasi adat istiadat Melayu dengan kebijakan publik menunjukkan kemampuan untuk mengadaptasi sistem pemerintahan modern dengan nilai-nilai lokal. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh memungkinkan penerapan syariat Islam dan adat istiadat dalam kebijakan, menciptakan sistem yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan seperti konflik antara adat dan regulasi nasional serta pengelolaan sumber daya yang adil.
3. Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Kebijakan

Partisipasi aktif masyarakat dan sosialisasi kebijakan adalah kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan di Aceh Tamiang. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi dan komunikasi yang baik, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan diterima dengan baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat.
4. Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan dan evaluasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sistem yang efektif untuk memantau dan menilai implementasi kebijakan membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, risiko kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan meningkat.
5. Keseimbangan antara Adat dan Modernitas
Menyeimbangkan nilai-nilai adat dengan tuntutan modernitas merupakan tantangan yang signifikan. Keberhasilan integrasi ini bergantung pada pendekatan yang sensitif dan inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan dan menghormati perbedaan antara nilai-nilai lokal dan sistem pemerintahan modern. Ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat.
6. Pentingnya Kolaborasi
Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Mengakui dan menghargai peran semua pihak dalam proses politik membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengaruh budaya Melayu dalam politik lokal di Aceh Tamiang menegaskan bahwa budaya dan sistem pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara adat dan modernitas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang efektif adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan memahami dan menghargai peran budaya dalam politik, Aceh Tamiang dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

OLEH AFINAS QADAFI,CPM Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Langsa, Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 2024,Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Riset Pembangunan Daerah Se-Aceh, dan Kader Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kota Langsa.

Kerap sekali kita mendengar bahasa Politisasi dan Cinta
Kata “politisasi” kerap mengandung konotasi negatif. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara berpolitik yang tidak etis dan sangat pragmatis. Dan, seolah ada kesepakatan umum, termasuk para politisi, untuk memusuhi kata “politisasi”. Padahal tidak ada jaminan juga semua politisi benar-benar bebas dari politisasi.
Politisasi merujuk pada proses dimana isu atau entitas menjadi dipahami, di interprestasikan, atau dimanipulasi dalam konteks politik untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat melibatkan penekanan pada pandangan politik tertentu, penggunaan isu-isu politik untuk memperoleh dukungan atau keuntungan politik, atau memanfaatkan institusi politik untuk memperkuat posisi atau kepentingan politik.

Bagaimana dengan cinta?
Cinta adalah perasaan yang mendalam dan kompleks yang melibatkan kasih sayang,perhatian, kepedulian, pengorbanan, dan keterikatan emosional terhadap individu atau objek tertentu. Cinta dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk cinta romantis antara pasangan, cinta keluarga antara orangtua dan anak, cinta persaudaraan antara saudara, atau bahkan cinta terhadap hobi, pekerjaan, atau cita-cita. Cinta sering kali dianggap sebagai salah satu kekuatan paling kuat yang memotivasi perilaku manusia dan memperkaya pengalaman hidup.
Lantas bagaimana dengan politik?
Politik merujuk pada proses dan aktivitas yang terkait dengan pengaturan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kekuasaan dalam suatu masyarakat, negara, atau organisasi. Ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan, pemilihan umum, diplomasi internasional, administrasi pemerintahan, dan interaksi antara individu, kelompok, atau entitas politik lainnya. Politik mencakup beragam aspek, termasuk ideologi, nilai-nilai, kepentingan, konflik, koalisi, dan kompromi, dan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan sistem pemerintahan.

Bagaimana hubungan antara Politik dan Cinta?
Politik dan cinta seringkali saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Politik adalah kepentingan mendapat kekuasaan
Sedangkan Cinta adalah kepentingan perasaan.
Tetapi keduanya melibatkan hubungan, strategi, kompromi, dan kadang-kadang juga konflik. Terkadang, keputusan politik dapat memengaruhi hubungan personal, dan sebaliknya, hubungan personal dapat memengaruhi pandangan politik seseorang. Dalam beberapa kasus, politik dan cinta dapat bertentangan, sementara dalam kasus lain, keduanya bisa saling mendukung.

Politik dan cinta adalah dua bidang kehidupan yang sering kali saling berhubungan. Keduanya dapat memengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Misalnya, hubungan pribadi antara politisi dapat mempengaruhi dinamika politik, sementara kebijakan politik tertentu dapat memengaruhi kehidupan cinta seseorang atau masyarakat secara umum. Selain itu,
ada juga fenomena yang berbahaya “politik cinta” di mana orang menggunakan cinta sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka, atau sebaliknya, di mana keputusan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan hubungan pribadi.

Apa itu Politisasi Cinta?
“Politisasi cinta” adalah istilah yang mengacu pada penggunaan atau penyalahgunaan cinta dalam konteks politik. Ini bisa terjadi ketika politik digunakan untuk memanipulasi atau memengaruhi perasaan cinta atau romantisme seseorang terhadap suatu ideologi, partai politik, atau tokoh politik tertentu. Hal ini dapat terjadi melalui propaganda, retorika, atau strategi politik lainnya untuk memperoleh dukungan atau memengaruhi opini publik.
“Politisasi cinta” adalah istilah yang mengacu pada fenomena di mana cinta atau hubungan personal dipolitisasi atau dimanfaatkan untuk tujuan politik. Ini dapat terjadi ketika politik disisipkan ke dalam hubungan cinta atau ketika hubungan pribadi digunakan untuk kepentingan politik. Contohnya, seseorang mungkin mencoba memanfaatkan hubungan romantis mereka untuk memperoleh dukungan politik atau mempengaruhi opini publik. Ini juga dapat terjadi dalam konteks propaganda politik di mana cinta atau romantisme digunakan untuk memengaruhi pandangan politik seseorang atau masyarakat secara umum.

Politisasi cinta dapat memiliki beberapa bahaya dan dampak negatif, di antaranya:

1. Manipulasi Emosi: Politisasi cinta sering kali melibatkan manipulasi emosi, di mana cinta dan romantisme digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik atau mendapatkan dukungan politik. Ini dapat memanipulasi orang-orang untuk mempercayai atau mendukung sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan mereka.
2. Mengaburkan Perspektif: Ketika cinta dan romantisme disisipkan ke dalam politik, hal itu dapat mengaburkan perspektif dan mempersulit orang untuk membuat keputusan politik yang rasional dan berdasarkan fakta. Orang-orang mungkin lebih cenderung untuk mengikuti emosi mereka daripada berpikir secara kritis.
3. Polarisasi dan Konflik: Politisasi cinta dapat memperkuat polarisasi politik dan menciptakan konflik dalam masyarakat, terutama jika hubungan pribadi dipolitisasi dan perbedaan politik menyebabkan ketegangan atau konflik interpersonal.
4. Ketergantungan Emosional: Ketika politikasi cinta berhasil, orang mungkin menjadi terlalu tergantung pada emosi dan hubungan personal dalam membuat keputusan politik, daripada mempertimbangkan fakta dan analisis yang obyektif.
5. Kehilangan Integritas Politik: Politisasi cinta dapat menyebabkan kehilangan integritas politik, di mana keputusan politik dibuat tidak berdasarkan pada
   
   kepentingan publik atau kebijakan yang baik, tetapi berdasarkan pada kepentingan pribadi atau romantis.
6. Pengalihan Perhatian dari Isu Substansial: Politisasi cinta sering kali digunakan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang substansial dan penting. Hal ini dapat mengaburkan atau mengalihkan fokus dari masalah yang membutuhkan perhatian dan pemecahan masalah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi sadar akan politisasi cinta dan untuk mempertahankan sikap kritis terhadap penggunaan cinta dan romantisme dalam konteks politik.
Meskipun politisasi cinta seringkali dianggap memiliki dampak negatif, ada juga beberapa aspek positifnya:

1. Mobilisasi Dukungan: Politikasi cinta dapat menjadi cara yang efektif untuk memobilisasi dukungan politik. Kisah cinta atau citra romantik seorang pemimpin politik dapat menginspirasi dan memotivasi orang untuk terlibat dalam proses politik atau mendukung agenda politik tertentu.
2. Menginspirasi Perubahan Sosial: Dalam beberapa kasus, politisasi cinta telah digunakan sebagai alat untuk menginspirasi perubahan sosial positif. Contohnya adalah gerakan hak sipil di mana kisah cinta dan perjuangan romantis telah menjadi bagian dari narasi perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan.
3. Membangun Solidaritas: Politisasi cinta dapat membantu membangun solidaritas dan persatuan di antara kelompok-kelompok yang berbagi nilai-nilai atau tujuan cinta tertentu. Ini dapat memperkuat hubungan antara individu-individu dalam komunitas dan memperkuat rasa persatuan dalam perjuangan politik mereka.
4. Menyuarakan Isu Penting: Politisasi cinta juga dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu penting yang seringkali diabaikan dalam politik tradisional. Misalnya, kampanye untuk hak-hak LGBT+ atau perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan sering kali menggunakan narasi cinta dan romantisme untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan perubahan.
5. Memotivasi Aksi Politik: Cinta dan romantisme dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk tindakan politik. Orang-orang mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivisme politik atau melawan ketidakadilan jika mereka merasa terinspirasi oleh cinta terhadap orang yang mereka cintai atau nilai-nilai yang mereka percayai.
6. Meskipun politisasi cinta dapat memiliki sisi negatifnya, penting untuk diakui bahwa ada juga aspek positifnya yang dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial dan politik yang positif.
   Maka dari itu penulis berpendapat “Berpolitik lah menggunakan Cinta dan Ketulusan Tapi Jangan Menjadikan Cinta Sebagai Alat Politik Semata Apa Lagi Politisasikan Cinta”

Ia tak dikenal banyak orang. Tak duduk di kursi empuk. Tak diberi panggung saat kebenaran terungkap. Ia adalah seorang wartawan dari tanah Serambi Mekkah—berjuang di tengah bayang-bayang intimidasi dan ancaman demi satu hal: kejujuran, untuk keluarganya, dan untuk kita semua.

Namun di tengah perjuangan itu, nama “wartawan” justru tercoreng. Bukan oleh mereka yang setia pada kode etik, tetapi oleh oknum nakal yang menjual pena demi kepentingan pribadi. Akibatnya, stigma pun menyelimuti seluruh profesi. Seolah semua wartawan bisa dibeli. Seolah semua media bisa dibungkam.

Lalu bagaimana nasib mereka yang jujur? Yang hidupnya bergantung pada gaji tak seberapa, tapi tetap teguh tak menunduk pada kekuasaan? Mengapa suara mereka ikut dibakar dalam bara fitnah dan penggiringan opini? Di mana keadilan informasi, bila semuanya dibumihanguskan demi memberi jalan bagi golongan elit yang ingin korupsi dengan leluasa?

Hari ini, kami angkat kembali kisah itu. Bukan untuk meminta simpati. Tapi agar publik tahu: tak semua wartawan itu sama. Dan selama masih ada satu suara yang jujur, maka belum semua harapan padam.

Kabartujuh.com || Batam – Pemerintah Kota Batam 𝐀𝐣𝐚𝐤 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐩𝐞𝐫𝐢𝐥𝐚𝐤𝐮 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐋𝐢𝐧𝐠𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝟑𝐑 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐡 𝐒𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐢𝐟

𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Plh. Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta berperilaku ramah lingkungan dengan perilaku 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sebagai upaya berkesinambungan dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Batam.

Ajakan ini disampaikan Li Claudia Chandra di tengah pertemuan bersama Camat Se-Kota Batam, di lantai 5 Kantor Wali Kota Batam, Rabu (26/2/2025) pada saat pemaparan perangkat daerah untuk program kerja di lingkungan Pemko Batam bersama Wakil Wali Kota Batam, yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd., serta para Asisten Pemerintah Kota Batam.

“Sebagai bagian dari grand design dan upaya cepat Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi permasalahan sampah dengan tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan kota, serta mendukung Batam sebagai kota yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Li Claudia juga menjelaskan bahwa Kota Batam saat ini memproduksi sebanyak 1200 ton sampah rumah tangga dan hal ini juga menjadi tantangan besar terkait dengan masalah sampah khususnya diawal pemerintahan Amsakar-Li Caludia.

Pemerintah Kota Batam, melalui OPD terkait dan Camat se-Kota Batam, terus berupaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah dari penampungan rumah tangga ke bin container yang pembuangan sampah, mulai dari menambah kendaraan pengangkut sampah, hingga sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan.

Ia berharap, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan dengan cara yang lebih bijak, seperti mengurangi sampah plastik dan memisahkan sampah organik dengan non-organik.

Wakil Wali Kota Batam perempuan pertama tersebut juga mengajak para pelaku usaha dan industri di Batam untuk ikut berpartisipasi dalam program kebersihan ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya maju dalam aspek ekonomi tetapi juga bersih dan ramah lingkungan.

“Mari bersama-sama kita wujudkan Batam sebagai kota yang bersih dan sehat untuk kita semua,” ajak Wakil Wali Kota Batam yang juga dipercaya sebagai Wakil Kepala BP Batam tersebut.

Saat ini, Kota Batam menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, termasuk keterbatasan armada pengangkutan dan sarana prasarana.

Maka langkah strategis yang dirumuskan diantaranya penambahan armada pengangkutan seperti arm roll dan compactor, serta peningkatan program edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah secara kontinu dan dilakukan secara massif.

Saat pertemuan tersebut, Li juga menginstruksikan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan dan mengambil peran dalam pengelolaan serta penanganan sampah di Kota Batam.

“Ini menjadi persoalan serius yang perlu kita tangani secara serius sehingga tuntas tertangani dengan baik agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” ujar Li Claudia.

Li Claudia juga meminta agar seluruh perangkat daerah berkolaborasi dalam mendukung program peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa rapat koordinasi, Li menegaskan bahwa penanganan terhadap sampah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terencana.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan demi terealisasinya kebijakan strategis terkait penanganan sampah di Kota Batam tercinta,” tutupnya.

Sumber Berita {Media Center Pemerintah Kota Batam}

Penulis Fatolosa Gulo

Kabartujuh.com || Batam Kepulauan Riau – Puncak Perayaan Hari HUT KNB – Kebersamaan Nias Batam Yang Ke – 3 Tahun Acara HUT KNB yang ke 3 Tahun yang di laksanakan di Pantai Tanjung Pinggir Kota Batam Kepulauan Riau, Februari Tahun 2025, Ketua KNB Seniman Lawolo Sangat Berterima kasih Kepada Rekan-rekan atas dukungannya semuanya.

Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa Ulang Tahun KNB Tahun akan jadi, namun karena kekompakan teman-teman semua, kita bisa berkumpul sampai saat ini di Pantai Tanjung Pinggir Kota Batam Kepulauan Riau.

Hinga akhirnya kita bisa melaksanakan acara ulang Tahun KNB yang ke tiga tahun.

Ia menambahkan dalam sambutannya dalam acara Ulang Tahun KNB kali ada berbagai macam Kegiatan dan Perlombaan yang di laksanakan di acara hari ulang tahun KNB, antara lain :

Bola Kaki
Lari Goni
Lari Sendok

Semoga acara dan kegiatan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita khususnya kita Organisasi KNB.

Ketua KNB Seniman Lawolo sangat berterima kasih besar atas dukungan Teman-teman semua sehingga Acara Ulang Tahun KNB yang ke – 3 ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis Fatolosa Gulo
(Korwil Kabar Tujuh – Kepri)

Mediaindonesia24.com,Aceh Pidie—–Muzakir Manaf atau Mualem merupakan salah seorang militer AM/GAM yang langsung mendapat pendidikan ideologi dari Wali Neugara Dr Tgk Hasan di Tiro MS, MA, LLD, PhD di Camp Tajura Tripoli Libya.

Sebelum menjabat Ketua Umum Partai Aceh (PA), Mualem sempat menjadi Panglima GAM setelah syahidnya Tgk Abdullah Syafi’i pada 2002 dalam satu pertempuran di Pidie.

Perdamaian Aceh sudah terlewati hampir 20 tahun. Partai Aceh yang dipimpin Mualem sudah 4 periode memenangi Pemilu di Aceh sejak 2009 dan penguasa pada periode 2012 – 2017 tetapi Aceh justru lebih merosot dari pemerintahan sebelumnya.

Dari sisi angka kemiskinan, pemerintahan Irwandi – Nazar mempimpin Aceh pada 2007 – 2012 dengan Otsus 15 Triliun mampu menununkan angka kemiskinan dari 26,66% menjadi 19,57% (7% lebih). (Serambi Indonesia edisi 24/11/2011).

Berbeda halnya saat dipimpin Zaini – Mualem, Otsus Aceh 33 Triliun lebih tapi cuma mampu mengurangi angka kemiskinan menjadi 17,11% (berkurang cuma sekitar 2,5%). (TamiangNews edisi 10/2/2017).

Gagalnya pasangan Zaini – Mualem menurunkan signifikan angka kemiskinan Aceh maka tidak logis ketika Mualem beralasan karena diperlakukan sebagai ban serap di tahun 2016 oleh Gubernur Zaini karena Mualem sebagai Ketua Umum Partai punya kekuatan massa untuk protes Gubernur, apalagi mereka berasal dari parpol yang sama.

Sebagai murid ideologi Tgk Hasan di Tiro dan Ketua Umum PA empat periode, sepatutnya kita menilai sejauh mana amanah Wali yang dijalankan Mualem dalam perpolitikan Aceh.

Saat ini konsep politik Islam Wali Neugara dengan sangat mudah dapat ditemukan dari banyak buku dan artikel yang beliau tulis langsung. Bahkan cukup banyak rekaman potongan pernyataan Wali Neugara saat memberikan materi untuk para tentara elit GAM saat pendidikan militer di kamp Tajura Libya sekitar tahun 1986 yang beredar di media sosial seperti You Tube dan Tik Tok.

Dua Amanah penting dari Wali saat memberikan materi ideologi pelatihan militer di Libya yang diabaikan Mualem, pertama: mempersatukan seluruh elemen rakyat Aceh. Kedua menerapkan syari’at Islam di Aceh meskipun PA sudah 4 periode menguasai DPR Aceh.

Tgk Hasan di Tiro menjelaskan di hadapan militer Aceh Merdeka (AM) didikan Tripoli bahwa:

“Politik Agama Islam Aceh hari ini juga seperti itu. Kita mesti menjaga agar rakyat Aceh bisa bersatu. Kita mesti berdiri dengan tegak untuk memperjuangkan perkara perkara yang penting untuk agama Islam. Kita tidak boleh tidak untuk memperjuangkan kepentingan nasional Aceh dan kepentingan Islam di Aceh. Tidak mungkin itu bisa terwujud kalau kita tidak bersatu”. (Sumber Tiktok)

Jangankan mempersatukan seluruh elemen rakyat Aceh, Mualem terbukti telah gagal mempersatukan eks Kombatan GAM. Kepemimpinan Mualem sebagai Ketua Umum PA/KPA telah melahirkan jurang perpecahan antara kombatan GAM.

Bahkan sesama militer eks Libya saja saling terpecah dan berbenturan sehingga lahir Komite Muallimin Aceh (KMA) sebagai organisasi yang menaungi militer jebolan Libya yang menolak kepemimpinan Mualem sebagai Ketua Umum KPA/PA (Baca di Google: Beberkan Sejumlah Alasan, eks GAM Tripoli tak Akui Lagi Muzakir Manaf sebagai Ketua KPA/PA Pusat, Serambi edisi 18/3/2022).

Mualem telah memperlihatkan ambisi ingin terus berkuasa dalam rapat persiapan Mubes pertama pada 2 Maret 2013 yang tiba tiba berubah menjadi Mubes. Satu skenario diduga diciptakan untuk menyingkirkan Tgk Yahya Muad SH (Pendiri dan Sekjend PA pertama) dari Partai Aceh padahal beliau orang cerdas, setia, berintegritas dan salah seorang ideolog GAM dari keluarga Wali yang cukup berjasa dalam perjuangan. (Baca: Mualem Kembali Pimpin PA, harian Serambi Indonesia edisi 3/3/2013).

Tgk Yahya Muad diduga disingkirkan karena memprotes tegas keputusan Mualem yang melakukan kerja sama PA dengan Gerindra pada tahun 2012 tampa keputusan partai bersama Din Kapla (Ketua Tuha 8 PA) dalam satu rapat terbatas yang dihadiri 8 elit GAM di pendopo akhir tahun 2012. Akibatnya kemudian banyak elit PA yang tersingkir dan disingkirkan (Baca: GAM Menjadi PA?, harian Serambi Indonesia edisi 5/12/2016). Puncak perpecahannya pada Pilkada Aceh 2017, di mana 5 dari 6 paslon kontestasi merupakan eks GAM.

Padahal Wali mengamanahkan kepada militer AM saat pelatihan di Libya:

“Jangan pernah berdebat sesama sendiri dan jangan berpecah belah karena ini akan mengakibatkan hilangnya pengaruh kita, hilang nama baik kita, hilang kemuliaan dan hilang apa saja seperti apa yang sudah terjadi terhadap bangsa Aceh hari ini”.

Di samping pesan persatuan yang selalu disampaikan Wali dalam banyak kesempatan sebagaimana amanah yang dulu disebutkan Sultan Iskandar Muda dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi.

Tgk Hasan di Tiro selalu mengulang ulang amanah agar menegakkan aturan Islam dan standar Islam dalam segala lini kehidupan. Wali memberikan amanah kepada militer Tripoli:

“Kita tidak boleh tidak untuk mengetahui Alquran sebagai perintah, bukan sebagai lagu (syair) dan qasidah. Sebagai suatu perintah maka tidak boleh tidak untuk kita laksanakan. Akan ada akibatnya jika perintah Alquran tidak kita tegakkan dan tidak kita laksanakan”. (Sumber Tiktok)

Salah satu perintah Allah dalam Alquran yaitu: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyerahkan amanah kepada ahlinya” (QS. An – Nisa’: 58).

Diriwayatkan bahwa Ayat ini diwahyukan saat Rasulullah berada dalam Ka’bah (tempat yang paling mulia) setelah penaklukan kota Mekkah pada tahun ke 8 Hijriah. Hal ini berkaitan dengan siapa yang paling berhak menerima amanah memegang kunci pintu Ka’bah antara Usman bin Talhah dan Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas salah seorang Sahabat Utama dan sepupu Rasul).

Jika persoalan amanah pemegang kunci Ka’bah saja diatur siapa yang lebih berhak. Maka penerima amanah kepemimpinan Ummat Islam yang jauh lebih penting pasti sudah diatur kriterianya dalam Islam.

Wali melanjutkan pesannya bahwa: “Indatu kita terdahulu seperti itu, bagaimana hidup seperti perintah syariat dan juga mati denganya. Alquran (syariat Islam) harus kita ikuti dan ini harus kita pegangi. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti punish (bahasa inggris) dalam bahasa Aceh atau bahasa melayu. Apa ini sudah jadi bahasa Aceh atau tidak. Coba tunjuk tangan siapa yang tau apa arti punish? “. Tanya Wali dalam bahasa Aceh.

Rekaman terputus. Jika kita buka kamus bahasa Inggris, punish itu artinya hukuman. Mungkin Wali sedang menjelaskan akan ada hukuman di dunia dan di akhirat bagi penguasa dan rakyat suatu negeri yang tidak menjalankan perintah Allah untuk menegakkan syariat Islam.

Abuya Profesor Muhibbuddin Waly salah seorang Ulama yang sering bersama Wali saat di Aceh menceritakan kembali amanah Wali yang diterima oleh rakyat Aceh dan para ulama untuk menegakkan agama Islam.

Dalam pidato pelepasan jenazah Wali 3 Juni 2010, Abuya Profesor menta’bir makna Gempa yang terjadi di hari meninggalnya Wali dengan dua arti: pertama Aceh akan maju jika kita menjalankan amanah wali untuk menegakkan agama Islam, kedua “gempa” kehancuran akan terjadi bagi Aceh jika kita tidak menjalankan amanah wali untuk menerapkan syariat Islam (sumber You Tube).

PA sebagai Partai Lokal yang lahir dari rahim perjuangan dan konflik yang berdarah darah. Semua rakyat Aceh punya saham kepemilikannya sehingga tidak boleh PA dijadikan untuk kepentingan kelompok tertentu.

PA yang didirikan murid ideologi Dr Tgk Hasan di Tiro LLD, PhD mesti harus diselamatkan sebagai kekuatan perjuangan politik rakyat Aceh yang disegani dan mandiri. Tidak boleh tersendera oleh kekuatan politik manapun.

Cara menyelamatkan PA ke depan adalah dengan mengalahkan Mualem sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Mualem tidak memenuhi kriteria Pemimpin Aceh versi Wali Tgk Hasan di Tiro yang berpegang teguh konsep kepemimpinan menurut Islam (Baca di Google: Mualem Tidak Terpenuhi Syarat Memimpin Aceh Versi Wali Tgk Hasan di Tiro, Media Indonesia24.com edisi 27/9/2024).

Bagaimana mungkin Mualem menegakkan syariat Islam sementara memilih pemimpin saja tidak sesuai konsep syariat Islam?

Konsep kepemimpinan menurut Wali sejalan dengan syarat kepemimpinan dalam Islam dan sejarah kejayaan Aceh, yaitu seorang Ulama dan ini telah dipraktekkan Wali saat melantik para Gubernur pertama pada 24 Mei 1977 dari kalangan Ulama seperti Abon Aziz (pimpinan Dayah MUDI Samalanga) dan ulama lainnya.

Syarat Islam ini berlaku tidak dibatasi oleh warna bendera dan status suatu negara merdeka atau belum. Suatu kesalahan ketika Mualem memaksakan kehendak maju sebagai calon pemimpin Aceh dan tidak mengusung Ulama jika ada yang siap maju.

Jika benar Mualem ikhlas berjuang untuk kesejahteraan Aceh dan dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tidak cukupkah jabatan sebagai Ketua KPA, Ketua Umum PA dan Wakil Wali Nanggroe untuk melobi Prabowo ke depan?

Bisa saja Mualem ke depan menjadi Wali Nanggroe menggantikan posisi Tgk Malik Mahmud yang sudah sepuh di umur 85 tahun.

Penolakan Mualem terhadap permintaan seribuan Ulama Aceh agar dirinya berpasangan dengan Ulama karismatik Aceh, Tu Sop sebagaimana surat pernyataan yang diserahkan oleh Abu Paya Pasi pada 15 Agustus 2024 sebagai satu bukti jika Mualem tidak patuh kepada keputusan Ulama.

Di akhir tulisan ini mari kita mengenang pernyataan salah seorang sahabat terbaik Rasulullah, seorang pemimpin pengganti Rasulullah, Umar bin Khatab RA: “Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.” Mereka (seorang sahabat) bertanya,” Bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur?” Ia menjawab ,” Jika orang-orang yang penghianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik”.

Opini ini ditulis untuk memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat Aceh. Semoga Pilkada Aceh berlangsung jujur, adil dan tidak ada kecurangan agar terpilih pemimpin terbaik yang bisa memajukan Aceh ke depan.

Tgk Mukhtar Syafari S.Sos, MA, Seorang aktivis politik dan pengkaji pemikiran politik Islam Tgk Hasan di Tiro sejak 2013.(T,j IQBAL)

Baru-baru ini, seorang anggota forum peretasan Breach Forum mengklaim telah membocorkan data sensitif milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Data yang diklaim bocor tersebut berisi informasi pribadi penting warga negara Indonesia. Klaim ini memicu perhatian besar di kalangan masyarakat, mengingat potensi risiko dari kebocoran data yang dapat berdampak pada privasi dan keamanan finansial jutaan warga Indonesia.

Rincian Data yang Diklaim Bocor

Dalam klaim yang diposting di Breach Forum, data yang disebut-sebut bocor berisi informasi pribadi yang penting bagi identitas setiap warga negara. Data yang diungkap mencakup:

• Nama lengkap: Informasi identitas utama yang sangat krusial.
  • NIK (Nomor Induk Kependudukan): Nomor identitas unik yang digunakan dalam layanan publik.
  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Nomor unik yang mengidentifikasi wajib pajak di Indonesia.
  • Alamat: Data tempat tinggal yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan verifikasi
  • Email dan nomor telepon: Informasi kontak yang sering menjadi target penipuan.
  • Tanggal lahir: Data tambahan untuk verifikasi identitas lebih lanjut.

Jika klaim ini terbukti benar, kebocoran data tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan warga Indonesia. Data pribadi ini bisa disalahgunakan dalam berbagai jenis kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, atau bahkan serangan phishing. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap keamanan sistem pemerintah.

Keaslian Klaim Masih Belum Diverifikasi

Meskipun klaim kebocoran data ini memicu perhatian luas, perlu ditekankan bahwa keaslian klaim tersebut belum diverifikasi secara resmi. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan pernyataan terkait klaim tersebut. Pada forum-forum peretasan, sering kali muncul klaim-klaim seperti ini yang belum tentu benar, sehingga penting untuk bersikap skeptis hingga ada bukti konkret atau pengumuman dari pihak berwenang.

Klaim serupa di masa lalu sering kali digunakan untuk menarik perhatian komunitas peretas atau untuk meningkatkan reputasi individu tertentu di forum tersebut. Namun, karena Direktorat Jenderal Pajak menyimpan data dari jutaan wajib pajak di Indonesia, jika terbukti benar bisa menjadi salah satu insiden kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di negara ini.

Potensi Dampak Kebocoran

Jika klaim ini benar, beberapa dampak signifikan yang mungkin terjadi meliputi:

1. Pencurian Identitas: Data seperti NIK dan NPWP bisa digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamar sebagai individu yang sah dan melakukan berbagai kejahatan finansial.
2. Penipuan: Dengan akses ke informasi kontak seperti nomor telepon dan email, pelaku dapat melakukan penipuan berbasis phishing, memanfaatkan data yang bocor untuk menipu individu yang terdampak.
3. Kerugian bagi Reputasi Pemerintah: Kebocoran data besar ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama terkait keamanan data pribadi.

Selain itu, kebocoran ini juga akan memicu kekhawatiran lebih luas tentang keamanan sistem siber di lembaga pemerintahan. Publik akan semakin waspada, dan tindakan pencegahan akan menjadi fokus utama, seperti mengganti kata sandi, memantau aktivitas perbankan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan.

Tindakan yang Dapat Dilakukan

Bagi masyarakat yang khawatir akan keterlibatan data mereka dalam kebocoran ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri. Salah satunya adalah mengganti kata sandi di akun-akun penting serta memantau aktivitas yang mencurigakan di akun keuangan dan email mereka. Mengingat data seperti email dan nomor telepon sering kali menjadi target utama dalam serangan phishing, individu harus lebih waspada terhadap panggilan atau email mencurigakan.

Dari sisi pemerintah, jika klaim ini terbukti benar, tindakan cepat harus segera diambil untuk melindungi warga yang terdampak. Salah satu langkah penting adalah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada publik serta memperkuat sistem keamanan yang ada guna mencegah kebocoran serupa di masa mendatang.

Pentingnya Meningkatkan Keamanan Siber

Insiden ini juga menjadi peringatan keras bagi lembaga-lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan sistem keamanan siber mereka. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ancaman terhadap keamanan data pribadi semakin kompleks dan institusi seperti Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari serangan siber. Investasi dalam teknologi keamanan, peningkatan sumber daya manusia, serta pemantauan ketat terhadap sistem jaringan menjadi prioritas utama untuk melindungi data publik.

MEDIAINDONESIA24.COM – Aceh Tamiang.Dengan pemberitaan seputar pencalonan tunggal di Aceh Tamiang , Terindikasi semakin tinggi nya berita HOAX dan Penggalangan opini negatif yang mengarah kan ke Kotak Kosong .

Tentu hal ini dapat di katakan melanggar UU ITE :

1.Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

2.Pasal 28 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. 

Menghadapi informasi palsu atau hoax di media sosial memang menjadi tantangan yang serius. Berikut adalah beberapa cara untuk membantu Anda terhindar dari informasi hoax:

1. Verifikasi Sumber: Sebelum mempercayai atau membagikan informasi, pastikan untuk memverifikasi sumbernya. Periksa apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan apakah sudah diverifikasi oleh sumber-sumber berita yang kredibel.
   
2. Periksa Fakta: Jangan langsung percaya pada judul atau klaim yang sensasional. Lakukan penelusuran lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi dengan mencari tahu fakta-fakta yang relevan dari beberapa sumber yang berbeda.
   
3. Perhatikan Tanda-tanda Pengenalan Informasi Palsu: Biasanya informasi palsu memiliki tanda-tanda tertentu, seperti tata bahasa yang buruk, gambar yang diedit, atau klaim yang tidak masuk akal. Jika sesuatu terlihat mencurigakan, lebih baik untuk tidak mempercayainya.
   
4. Kritis dan Analitis: Jadilah kritis terhadap informasi yang Anda temui di media sosial. Bertanya-tanya tentang motivasi di balik informasi tersebut dan pertimbangkan apakah ada kepentingan tertentu yang terlibat.
   
5. Cek Keaslian Gambar dan Video: Jika informasi disertai dengan gambar atau video, periksa keasliannya dengan menggunakan layanan pencarian gambar terbalik seperti Google Images atau TinEye. Ini bisa membantu Anda mengetahui apakah gambar tersebut sudah pernah digunakan di tempat lain dengan konteks yang berbeda.
   
6. Hindari Penyebaran Tanpa Verifikasi: Jangan langsung membagikan informasi sebelum Anda yakin akan kebenarannya. Penyebaran informasi palsu hanya akan memperkuat persebarannya dan dapat merugikan banyak orang.
   
7. Ikuti Sumber Berita Terpercaya: Ikuti sumber-sumber berita yang terpercaya dan berkredibilitas baik di media sosial Anda. Ini termasuk situs web berita resmi, akun media sosial organisasi berita, atau akun yang dikelola oleh jurnalis terkemuka.
   
8. Laporkan Informasi Palsu: Jika Anda menemukan informasi palsu, laporkan kepada platform media sosial yang bersangkutan atau gunakan fitur pelaporan yang disediakan oleh platform tersebut.
   
9. Edukasi dan Kesadaran: Tingkatkan kesadaran Anda tentang bagaimana hoax dan informasi palsu menyebar di media sosial. Berbagi pengetahuan ini dengan teman dan keluarga untuk membantu mereka juga menghindari jebakan informasi palsu.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan meningkatkan keterampilan kritis Anda, Anda dapat lebih waspada dan terhindar dari informasi palsu atau hoax di media sosial.

Menanggapi hal yang terjadi di sosila media saat ini tentang kotak kosong seyogya nya jangan dijadikan mata pencaharian untuk menyampaikan berita Hoax ke masyarakat.