Redaksi

AMBON — Sidang perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi berubah dramatis dan penuh ketegangan. Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, bukan hanya menghadapi tuntutan berat 8 tahun penjara, tetapi juga melancarkan serangan balik dengan tudingan serius terhadap proses penegakan hukum yang menjeratnya.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (16/4/2026), mendadak menjadi sorotan setelah Fatlolon secara terbuka menuding adanya diskriminasi dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar yang dibacakan tim jaksa dipimpin Garuda Cakti Vira Tama.

Jaksa menuntut Fatlolon dengan pidana penjara 8 tahun, denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,4 miliar.

Tak hanya itu, jaksa menegaskan apabila uang pengganti tidak dibayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta terdakwa akan disita dan dilelang. Jika nilai aset tidak mencukupi, ancaman tambahan hukuman 3 tahun 3 bulan penjara menanti.

Tiga Terdakwa Diseret dalam Pusaran Korupsi

Dalam perkara ini, Fatlolon tidak sendirian. Dua petinggi PT Tanimbar Energi turut dituntut:

* Direktur Utama periode 2019–2023, **Johana Joice Julita Lololuan**, dituntut 7 tahun penjara, denda Rp250 juta, dan uang pengganti Rp763 juta.
* Direktur Keuangan, **Karel F.G.B. Lusnarnera**, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp200 juta, serta uang pengganti Rp745 juta.

Jaksa menyimpulkan ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan KUHP.

Perkara ini disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6,25 miliar yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2020–2022.

Sidang Memanas, Fatlolon Bongkar Kejanggalan

Namun drama sebenarnya justru terjadi usai sidang. Di hadapan awak media, Fatlolon dengan nada tinggi memperlihatkan dugaan kejanggalan dalam dokumen tuntutan jaksa.

Ia mengaku identitas pribadinya dalam surat tuntutan disebut keliru, mulai dari tempat lahir hingga keterangan agama.

“Ini lucu. Saya disebut lahir di Lamongan tahun 1991, bahkan ditulis beragama Islam. Ini bentuk diskriminasi!” tegasnya.

Fatlolon menilai kesalahan identitas tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan berpotensi menjadi persoalan serius dalam hukum acara pidana.

Potensi Cacat Formil Dakwaan

Dalam hukum pidana, surat dakwaan wajib memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni memuat identitas lengkap dan benar terdakwa.

Apabila terjadi kesalahan identitas yang berujung pada *error in persona* atau salah orang, maka dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).

Pernyataan Fatlolon pun membuka dimensi baru dalam perkara ini. Ia bahkan mengklaim sejak awal telah diperingatkan akan adanya perlakuan tidak adil.

“Saya sudah diberi tahu dari awal akan didiskriminasi. Bukti dan rekamannya sudah saya serahkan ke Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Tudingan tersebut langsung memantik perhatian publik, karena kasus yang awalnya fokus pada dugaan korupsi kini melebar pada isu integritas proses hukum.

“Tuhan Tidak Buta”

Di tengah ketegangan persidangan, suasana berbeda justru ditunjukkan istri salah satu terdakwa, Joice Pentury. Dengan ekspresi tenang, ia hanya menyampaikan satu kalimat singkat yang sarat makna.
“Tuhan tidak buta.”
Ucapan tersebut menjadi penutup emosional dalam sidang yang penuh tekanan tersebut.

Sidang Ditunda, Drama Belum Usai

Majelis hakim yang diketuai Martha Maitimu akhirnya menunda persidangan hingga 20 April 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi).

Perkara yang terdaftar dalam nomor 54, 55, dan 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb ini dipastikan masih akan berlangsung panas.

Bukan hanya soal kerugian negara miliaran rupiah, tetapi juga pertarungan narasi antara tuntutan korupsi dan tudingan diskriminasi yang kini ikut membayangi wajah penegakan hukum di ruang sidang Tipikor Ambon.

Banda Aceh, 14 April 2026 — Kementerian Dukbangga BKKBN memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atas capaian kinerja dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada Selasa (14/04/2026).

Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, Salahuddin, S.ST., MSM, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja nyata Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kualitas keluarga serta menurunkan angka stunting di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Dukbangga BKKBN menyampaikan bahwa Kota Lhokseumawe dinilai berhasil menunjukkan sinergi lintas sektor yang kuat, inovasi program, serta konsistensi dalam pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Salahuddin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kader lapangan, hingga dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kota Lhokseumawe,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa DP3AP2KB Kota Lhokseumawe akan terus memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, termasuk edukasi pola asuh, peningkatan gizi keluarga, serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga di lapangan.

Kegiatan Rakor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh, serta menjadi forum strategis dalam mengevaluasi capaian program dan merumuskan langkah-langkah percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Dengan penghargaan ini, diharapkan Kota Lhokseumawe semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan generasi yang sehat serta bebas stunting.

Lhokseumawe, 09 April 2026 – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui program revitalisasi Waduk Pusong.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar 2 Februari 2026 di Sentul, Bogor, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya komitmen penanganan sampah nasional secara terpadu terhadap lingkungan. “Ini untuk rakyat kita, sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Pariwisata tak akan bertahan jika lingkungan kotor,” tegas Prabowo.

Revitalisasi Waduk Pusong dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pekerjaan utama, di antaranya pengangkatan sedimentasi waduk, pembersihan area dari tumpukan sampah, serta penggantian pintu air guna mengoptimalkan fungsi pengendalian air.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menurunkan alat berat berupa excavator untuk mempercepat proses pengerjaan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Lhokseumawe Taruna Putra Satya selaku juru bicara Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga fungsi waduk sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

“Revitalisasi Waduk Pusong ini mencakup pengangkatan sedimentasi dan penggantian pintu air agar fungsi pengendalian air optimal. Ini penting untuk mengurangi risiko banjir serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata,” ujar Taruna pada Kamis (09/04/2026).

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Upaya pemerintah harus didukung oleh kesadaran bersama. Mari kita jaga lingkungan kita mulai dari hal-hal sederhana, demi Lhokseumawe yang lebih bersih, indah, dan berkelanjutan,” tambah Taruna.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi infrastruktur lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, Lhokseumawe terus bergerak untuk hari ini dan masa depan yang lebih baik.

Langsa – Gelombang demonstrasi mengguncang Kota Langsa, Kamis (2/4/2026), ketika ratusan warga turun ke jalan menuntut keadilan atas penyaluran bantuan dana banjir bagi korban bencana. Aksi ini dipimpin oleh juru bicara massa, Haprizal Roji, S.Sos, yang menyuarakan keresahan masyarakat terkait dugaan ketidaktepatan distribusi bantuan.

Dalam orasinya, Haprizal menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak program bantuan, namun menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pendataan hingga penyaluran. Ia menyebut, banyak warga yang seharusnya berhak justru belum menerima bantuan, sementara muncul dugaan adanya penerima yang tidak sesuai kriteria.

“Kami hanya ingin keadilan. Bantuan ini untuk korban bencana, bukan untuk disalahgunakan. Harus tepat sasaran, juga agar bantuan dana banjir untuk segera di diberikan dalam waktu sesingkat nya . Bila tuntuan tidak di pedulikan maka masyarakat akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi .” tegasnya di hadapan massa aksi.

Aksi yang berlangsung di sejumlah titik strategis kota itu menarik perhatian publik. Massa membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi data penerima hingga desakan agar aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan pelanggaran.

Menanggapi tekanan publik tersebut, Kejaksaan Negeri Langsa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat. Dalam surat tertanggal 2 April 2026, kejaksaan menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Langsa melalui Sekretariat Daerah juga memberikan klarifikasi. Dalam surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah, dijelaskan bahwa penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan secara merata karena harus mengikuti aturan dari BNPB serta regulasi yang berlaku secara nasional.

Selain itu, pemerintah menyebutkan bahwa proses pendataan masih terus berlangsung. Jika ditemukan adanya kesalahan atau manipulasi data dalam proses tersebut, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga. Massa menilai perlu adanya langkah konkret dan transparansi terbuka agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. Namun, gelombang tuntutan dari masyarakat diperkirakan masih akan berlanjut hingga ada kejelasan dan solusi nyata dari pihak terkait.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah pemerintah dan kejaksaan—apakah polemik ini akan berujung pada penegakan hukum yang tegas, atau justru menjadi persoalan yang berlarut tanpa kepastian.

Masyarakat menunggu jawaban: akankah keadilan benar-benar ditegakkan di Kota Langsa?

wartawan liputan : Sriwahyuni

Aceh Tamiang – Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis para penyintas, terutama anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Kelompok 8 KKN Kemanusiaan Kolaborasi Universitas Samudra, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak Desa Seunebok Pidie, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang sebagai bentuk upaya trauma healing pascabencana Aceh.

Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan belajar sambil bermain, membaca, menggambar, bernyanyi, serta berbagai permainan edukatif lainnya. Suasana kegiatan dibuat hangat dan menyenangkan agar anak-anak merasa aman dan nyaman untuk kembali tersenyum, berinteraksi, dan mengekspresikan perasaan mereka.

Antusiasme terlihat jelas dari wajah anak-anak yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Tawa dan keceriaan yang tercipta menjadi tanda bahwa ruang aman mulai tumbuh kembali di tengah trauma yang sempat mereka alami. Melalui interaksi sederhana dan penuh empati, mahasiswa berupaya mendampingi anak-anak dalam proses pemulihan psikologis secara perlahan.
Selain membantu mengurangi dampak trauma, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kembali semangat belajar, rasa percaya diri, serta harapan baru bagi anak-anak Desa Seunebok. Kehadiran mahasiswa tidak hanya sebagai pendamping belajar, tetapi juga sebagai teman yang mendengarkan dan memberikan dukungan emosional.

Melalui kegiatan pembelajaran dan trauma healing ini, Kelompok 8 KKN Kemanusiaan kolaborasi berharap dapat menjadi bagian kecil dari proses besar pemulihan pascabencana. Karena bagi anak-anak, perhatian, kebersamaan, dan senyum yang kembali hadir adalah awal dari pulihnya luka, serta langkah pertama untuk menatap masa depan dengan lebih berani.

Terasjurnalis.id | Aceh Tamiang — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang secara resmi menutup dan melepas Satuan Tugas Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara XLVI Tahun 2025 melalui upacara yang digelar di Markas Yonif 111/Karma Bhakti, Sabtu (7/2/2026).

Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang Irjen. Pol (P) Armia Pahmi dan dihadiri Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen TNI Arie Novian sampurno , Danpas Brimob I Brigjen Pol Anang Sumpena SH dan Seluruh Dansatgas Latsitardanus Akademi TNI juga turut hadir unsur Forkopimda, serta jajaran TNI–Polri.

Kegiatan tersebut menandai berakhirnya masa pengabdian para taruna Akademi TNI dan Kepolisian yang berjalan selama 14 hari terakhir bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya dalam membantu proses pemulihan pascabanjir tahun 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Armia Pahmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh taruna atas kontribusi nyata yang telah diberikan kepada masyarakat.

> “Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi serta terima kasih atas pelaksanaan Latsitardanus ke-46 di Aceh Tamiang yang telah banyak membantu masyarakat dalam proses pemulihan pascabanjir 2025,” ujarnya di hadapan peserta upacara.

Ia menambahkan, pelaksanaan Latsitardanus XLVI yang berlangsung di empat kecamatan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan daerah.

> “Kegiatan Latsitardanus ke-46 yang dilaksanakan di empat kecamatan di Aceh Tamiang mencapai hasil luar biasa dalam pemulihan daerah pascabanjir,” tambahnya.

Sebanyak kurang lebih 1.980 taruna dan kadet gabungan yang terdiri dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara, serta Kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial, rehabilitasi, serta pemulihan infrastruktur masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pendidikan Akademi TNI juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Bupati Aceh Tamiang, Danpas Brimob I, Dandim Aceh Tamiang, Danyonif 111/Karma Bhakti, serta Kapolres Aceh Tamiang sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLVI di wilayah tersebut.

Masyarakat Aceh Tamiang pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh taruna atas dedikasi dan kepedulian mereka dalam membantu pemulihan daerah pascabencana.

Lhokseumawe –jumat 23 Januari 2026, *Walikota Lhokseumawe DR. Sayuti Abubakar, SH., MH.* *menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Forum Anak Lhokseumawe Kreatif (FALAK) yang telah membawa harum nama Kota Lhokseumawe di tingkat internasional.*

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul prestasi membanggakan yang diraih oleh perwakilan FALAK, Sarajulis dan Cut Septya Marta, yang sukses meraih penghargaan Best Delegate pada ajang Indonesia Youth Excursion Network (IYEN) yang digelar di Malaysia.

“Prestasi ini menjadi bukti bahwa anak-anak Lhokseumawe memiliki potensi besar, mampu bersaing dan tampil percaya diri di tingkat internasional. Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada FALAK,” ujar Walikota Sayuti Abubakar.

Selain prestasi internasional tersebut, kabar membanggakan juga datang dari salah satu pengurus FALAK, Cut Septya Marta, yang dinyatakan lulus sebagai Fasilitator Nasional Forum Anak, sebuah capaian penting yang menunjukkan kualitas dan kapasitas generasi muda Kota Lhokseumawe dalam bidang kepemimpinan serta advokasi hak anak.

Walikota DR. Sayuti Abubakar, SH. MHh, berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anak-anak dan remaja di Kota Lhokseumawe untuk terus berprestasi, meningkatkan kapasitas diri, serta menjadi *pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.*

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berkomitmen terus mendukung penguatan peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan Lhokseumawe sebagai Kota Layak Anak.
Apresiasi juga disampaikan kepada kepala Dinas Salahuddin S.ST, MSM dan Nuurhati S.Ag Kabid PHA Dinas DP3AP2KB kota Lhokseumawe yang telah melakukan pembinaan terbaik bagi forum anak kota Lhokseumawe.

“Teruslah berkarya, teruslah menjadi inspirasi. Anak-anak hebat hari ini adalah pemimpin masa depan,” tutup Walikota Lhokseumawe, Bapak Sayuti Abubakar.

Lhokseumawe – Relawan Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama unsur organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan melaksanakan aksi gotong royong menutup sejumlah lubang pada ruas jalan nasional yang melintasi wilayah Kota Lhokseumawe, Kamis, 15-01-2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus respon cepat atas kondisi jalan yang membahayakan.

Aksi gotong royong tersebut melibatkan relawan kemanusiaan Pemko Lhokseumawe, aparatur pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Dengan peralatan seadanya dan material penimbun sementara, para relawan menutup lubang-lubang jalan yang selama ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua.

Habibillah, SE., Koordinator Relawan Pemko Lhokseumawe menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah darurat untuk meminimalisir risiko kecelakaan sembari menunggu penanganan permanen dari instansi berwenang. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Meski jalan nasional Medan-Banda Aceh merupakan kewenangan pemerintah pusat, kami merasa perlu hadir untuk mencegah jatuhnya korban,” ujarnya.

Ismail warga setempat menyambut positif aksi tersebut dan mengapresiasi kepedulian relawan Pemko Lhokseumawe. Menurut warga, kondisi jalan berlubang semakin parah pascahujan dan banjir beberapa waktu lalu, sehingga membutuhkan penanganan cepat.

Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH., Wali Kota Lhokseumawe memberikan arahan kepada seluruh relawan melakukan kegiatan tanggap darurat terhadap keselamatan publik. Menurutnya, aksi gotong royong ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kehadiran pemerintah di tengah persoalan masyarakat.

“Gotong royong ini adalah langkah darurat demi keselamatan masyarakat. Meski jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak bisa tinggal diam ketika kondisi jalan berpotensi membahayakan warga, dan kami terus mendorong agar penanganan menyeluruh segera direalisasikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Wali Kota Lhokseumawe.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata semangat kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.

Aceh Tamiang – Pasca Banjir bandang yang melanda wilayah kabupaten aceh tamiang, Polri terus bergerak dari awal sampai saat ini untuk selalu hadir di tengah tengah masyarakat yang menjadi korban musibah banjir bandang.

Salah satu yang menjadi permasalahan besar pasca banjir bandang dikabupaten aceh tamiang adalah minimnya ketersedian air bersih untuk masyarakat, untuk itu polri terus membangunan ratusan sarana sumur bor air bersih yang dapat dipergunakan masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari hari. Selasa 6 Januari 2026

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, S.H, M.H mengatakan Sampai saat ini Polri telah membangun 177 titik sumur bor air bersih di aceh tamiang yang tersebar di 12 kecamatan yang dapat langsung di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Polri telah membangun fasilitas air bersih Sebanyak 177 titik sumur bor air bersih yang tersebar di 12 kecamatan dan 66 desa dengan rincian 48 titik sumur bor untuk rumah rumah ibadah, 62 titik sumur bor untuk sarana pendidikan, 18 titik sumur bor di fasilitas kesehatan, 14 titik di kantor pemerintahan, 2 titik sumur bor untuk area publik dan 31 titik sumur bor yang dibangun di pemukiman masyarakat serta 2 titik sumur bor di pengungsian masyarakat.”

Sumur sumur bor air bersih yang telah dibangun oleh polri ini dapat di pergunakan sepenuhnya oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama proses pemulihan pasca banjir bandang di aceh tamiang. ucapnya

“ini merupakan komitmen dan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak dan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang di aceh tamiang.”

Bireuen – 03/01/2026 Pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen, Relawan Kemanusiaan Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan kegiatan Bersih Pesantren di Dayah Darul Ma’arif, Desa Samuti, Kecamatan Gandapura. Kegiatan ini bertujuan membantu pemulihan lingkungan pesantren agar kembali bersih, sehat, dan layak digunakan untuk aktivitas pendidikan santri.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Kodim 01/03 Aceh Utara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe, serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Lhokseumawe. Sinergi lintas instansi ini difokuskan pada pembersihan lumpur, sampah pascabanjir, serta penataan kembali lingkungan pesantren yang terdampak.

Para relawan bersama santri dan pengurus dayah melakukan pembersihan halaman, ruang belajar, asrama, hingga saluran air. DLH Kota Lhokseumawe menurunkan armada pengangkut sampah dan peralatan kebersihan, sementara Damkar membantu penyemprotan area yang terdampak banjir untuk mempercepat proses pemulihan.

Ketua Relawan Kemanusiaan Pemko Lhokseumawe, Habibillah, SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari respon kemanusiaan pascabencana. “Banjir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan arahan dari bapak Walikota Lhokseumawe Dr. Sayuti, Abubakar, SH.MH untuk membantu melakukan pembersihan dampak dari banjir bandang dan mempercepatan pemulihan agar proses belajar bagi santri bisa dimulai kembali, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan,”

Kami juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bapak Danrem 001/LW kolaborasi lintas sektor. “Sinergi relawan, TNI, dan perangkat daerah menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Lettu Inf M. Ali Kepala Regu Kodim 01/03 Aceh Utara menegaskan bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial dan respon cepat terhadap kondisi pascabencana. “Kami hadir sebagai darma bakti kami untuk membantu masyarakat bangkit pascabanjir. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan dayah, kondisi saat ini dayah sangat butuh perhatian pemerintah an masyarakat mengingat parah nya kerusakan yang ditimbulkan dari Fasilitas, sara dan prasarana Dayah ” ungkapnya.

Pimpinan Dayah Darul Ma’arif menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian seluruh pihak. “Banjir sempat mengganggu aktivitas belajar santri. Kehadiran relawan dan instansi terkait sangat membantu memulihkan lingkungan dayah sehingga kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan normal, dan saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Dr.Sayuti Abubakar, SH.MH, Wali Kota Lhokseumawe, Relawan dan TNI yang telah membantu Dayah kami, semoga sinergitas ini terus berlanjut di kemudian hari ,” ujarnya.

Melalui kegiatan Bersih Pesantren pascabencana banjir ini, Relawan Kemanusiaan Pemko Lhokseumawe berharap dapat mendorong pemulihan lingkungan pendidikan keagamaan sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antarwilayah.