LANGSA, KABARTUJUH—Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) memadati gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa pada Kamis (8/5), menuntut segera dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang hingga kini belum juga disahkan oleh Gubernur Aceh.
Massa mulai berkumpul di Lapangan Merdeka sejak pukul 09.00 waktu setempat, sebelum melakukan long march menuju gedung DPRK. Di bawah komando Koordinator Aksi Zulfadli, mereka menyuarakan tuntutan yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap stagnasi politik lokal.
“Kami hanya menagih janji bahwa pelantikan akan dilakukan pada awal Mei,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, di tengah lautan spanduk dan seruan demonstran.
Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, didampingi Wakil Ketua Burhansyah, menemui para demonstran dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang damai. Dalam pernyataannya, Melvita menyebut bahwa kendala administratif yang melibatkan Tata Tertib (Tatib) DPRK telah mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Tatib lama dapat dijadikan rujukan. Tim Pansus telah mengirimkan draft Tatib ke Pemerintah Provinsi dan saat ini sedang diproses,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD)—syarat penting dalam pelantikan kepala daerah—tidak harus menunggu Tatib baru disahkan.
Politisi muda dari Partai Amanat Nasional itu juga menyerukan rekonsiliasi di antara anggota dewan yang selama ini terbelah dalam beberapa fraksi dan kubu politik. “Kita tidak lagi bicara 01, 02, atau 03. Saatnya bersatu,” katanya dengan nada tegas.
Unjuk rasa berakhir dengan penandatanganan Berita Acara oleh para pimpinan fraksi DPRK Langsa dan diserahkan kepada Zulfadli selaku koordinator aksi. Dokumen tersebut menjadi komitmen politik untuk segera menuntaskan konflik internal dan mempercepat pelantikan pemimpin terpilih Kota Langsa.
