MediaIndonesia24.com,Subulussalam,Aceh-Dinas pertanian perkebunan dan perikanan (distanbunkan) Kota Subulussalam gelar kegiatan sosialisai Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Hotel Hermes One Subulussalam, Sabtu 29/9/2023
Dalam pembukaan, Kepala distanbunkan Subulussalam Rosihan Indra menyebutkan kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan rutin yang digelar setiap tahun, hingga hari ini sudah ada 23 kelompok tani, dan lebih dari 3000 hektar lahan yang ikut PSR.
Terkait sejumlah pertanyaan peserta yang menyoal soal lahan ajuan yang kerap tumpang tindih dan berpotensi sengketa, Dimaswari Sefrijal, S. Tr perwakilan pihak BPN Subulussalam sebagai nara sumber di kegiatan ini menyebutkan.
Program PSR memang membutuhkan dukungan dari BPN, sesuai dengan Permentan no 03 tahun 2022 pasal 17, namun ranah BPN bukan mengeluarkan rekomendasi, melainkan menerbitkan informasi soal status lahan yang diajukan masyarakat untuk program PSR kepada pengaju dan pihak-pihak terkait.
“Bukan rekomendasi melainkan dalam bentuk mengeluarkan surat, berupa informasi yang menjelaskan apakah lahan yang diusulkan itu masuk atau tidak kedalam lahan HGU”, Kata Dimaswari
Lahan-lahan yang diusulkan akan dianalisa oleh BPN lalu menginformasikan kepada pihak terkait tentang status lahan usulan tersebut apakah berada didalam atau diluar areal Hak Guna Usaha (HGU)
Dalam sesi tanya jawab, Netap Ginting, ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Subulussalam meminta agar pihak dinas bisa memfasilitasi penerbitan sertifikat untuk lahan-lahan yang di PSR dan meminta agar pembiayaan sertifikat dibantu.
“Untuk dana mungkin bisa di share dari dari dana bantuan perhektar yang diterima petani penerima PSR dan membantu pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya, STDB” Kata Netap Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perkebunan Distanbunkan Kota Subulussalam.
Andriansyah yang menjadi narasumber kedua menyebutkan, saat ini pihak dinas sedang melakukan pembahasan, dan akan merealisasikan bila nanti sudah ada Standart Operating Procedure (SOP) terkait STDB dimaksud.
“Terimakasih masukkannya, terkait hal ini sekarang kita sedang membuat SOP terkait STDB, Alhamdulillah kita juga kemarin mendapat program STDB gratis untuk 1000 hektar, tapi masih dalam penggodokan” Kata Andriansyah
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II, Jhoni Arizal, ia menyebutkan saat ini mayoritas masyarakat Subulussalam berprofesi sebagai petani sawit, dari 30.813 hektar kebun sebanyak 62% milik masyarakat Kendati demikian, hasil produksi belum sebanding dengan jumlah luas kebun, ini terjadi karena beberapa faktor.
Diantaranya minimnya modal petani untuk mengelola lahan, bibit yang tidak berkualitas, dan faktor ilmu pengetahuan petani yang masih belum memadai untuk pengelolaan kebun kelapa sawit secara maksimal, sehingga Jhoni berharap program PSR ini bisa memperbaiki mutu dan kualitas pertanian kelapa sawit di Subulussalam.( Suhen )
